JAKARTA, KOMPAS–Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan bahwa inflasi merupakan bahaya ekonomi yang tidak kasat mata, sehingga cenderung seperti petugas pajak yang tidak berwajah, namun langsung menggerogoti nilai uang setiap penduduk. Inflasi dan petugas pajak sama-sama mampu mengurangi nilai uang setiap orang.

“Setiap orang yang memiliki uang Rp 100.000 di dompetnya, mungkin tidak sadar. Secara fisik memang uangnya tetap Rp 100.000, tetapi yang tadinya bisa membeli beras 10 kilogram, sekarang hanya 5 kilogram gara-gara inflasi. Petugas pajak juga begitu, datang tanpa terlihat, tetapi mengurangi isi dompet orang,” ujar Sri Mulyani saat berbicara dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan Nasional Tahun 2007 dalam rangka Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2008 di Jakarta, Kamis (3/5).

Sri Mulyani mengingatkan masalah inflasi itu karena pemerintah pusat dan daerah harus bersama-sama menjaga daya beli masyarakat agar tingkat konsumsi publik di tahun 2008 tetap tinggi, sehingga pertumbuhan ekonomi 6,6-7 persen tetap tercapai. Tingkat konsumsi sangat penting karena menjelaskan 60-70 persen dari kegiatan ekonomi suatu Negara.

“Inflasi itu harus dijaga, tetapi tidak bisa dijaga tentara, namun dengan melakukan berbagai program,” katanya. Program yang dilakukan pemerintah untuk menahan laju inflasi antara lain adalah dengan meningkatkan daya beli PNS dan anggota TNI/ Polri dengan menaikan gajinya.

Sementara daya beli masyarakat non-PNS harus dipertahankan dengan bantuan berbagai program khusus, antara lain pengembangan kecamatan, yang ditargetkan di tahun 2007 akan dilakukan pada 2.800 kecamatan dan di 2008 menjadi 3.800 kecamatan. (OIN)

Tulisan ini dibuat pada tanggal 6 May 2007 dan berada dalam kategori Berita. Anda dapat melanjutkan melihat daftar isi kategori atau kembali ke halaman utama.